JAKARTA, Dailynusantara.net — Mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meluapkan kekecewaannya terkait praktik pengindaran pajak yang diduga dilakukan oleh sejumlah perusahaan asing di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Purbaya menjelang proses sertijab dan pelantikan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan RI yang baru.

Dalam Rapat Kerja Gabungan Komite IV DPD RI bersama Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Bank Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Purbaya mengungkapkan adanya temuan puluhan pabrik baja berstatus modal asing yang menjalankan usahanya secara cash basis.

Menurutnya, skema pembayaran secara tunai tersebut disinyalir menjadi modus untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka kepada pemerintah.

“Pajak dan Bea Cukai masih ada yang main. Contohnya ada 40 pabrik baja asing di sini yang beroperasi utamanya cash basis. Pegawainya dari sana dan uangnya tidak ke kita,” ujar Purbaya dalam rapat tersebut.

Ia menambahkan, dari salah satu sampel pemeriksaan di wilayah Pulogadung, kewajiban pajak yang belum terbayarkan oleh perusahaan terindikasi mencapai ratusan miliar hingga mendekati Rp1 triliun.

Purbaya menilai praktik ini sangat merugikan negara serta menciptakan iklim persaingan yang tidak sehat bagi para pengusaha domestik. Pengusaha lokal yang patuh membayar pajak penuh menjadi kalah bersaing akibat ulah oknum investor asing yang mengabaikan aturan hukum.

Kendati kini kepemimpinan Kementerian Keuangan telah diserahterimakan kepada Suahasil Nazara, Purbaya berharap upaya perbaikan sistem di Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terus dilanjutkan demi menjaga penerimaan negara dan menciptakan kesetaraan bagi pelaku usaha nasional.