BOGOR, Dailynusantara.net – Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan lima pejabat struktural Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tindakan disiplin ini dilakukan buntut dari ditemukannya fasilitas hunian mewah layaknya klaster rumah dan apartemen bagi warga binaan di dalam area lapas.

Kelima pejabat yang dibebastugaskan tersebut mencakup Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP), Kepala Seksi Binadik, Kepala Seksi Kamtib, serta Kepala Urusan Umum. Mereka dinonaktifkan guna mempermudah proses pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran prosedur pengelolaan fasilitas pemasyarakatan.

Inspektur Jenderal Kemenimipas, Komjen Pol. Rudi Setiawan, mengonfirmasi bahwa pencopotan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban struktural atas temuan di lapangan.

“Menonaktifkan lima pejabat struktural yang diduga bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman,” tegas Komjen Pol. Rudi Setiawan saat memberikan keterangan resmi.

Tindakan disiplin ini berawal dari hasil temuan Ombudsman RI yang mendeteksi keberadaan hunian berfasilitas lengkap untuk narapidana. Namun, saat tim melakukan inspeksi mendadak (sidak) keesokan harinya, sejumlah barang dan sarana mewah tersebut telah dipindahkan dari lokasi awal.

Guna mengusut tuntas pengalihan barang-barang tersebut, Kemenimipas juga menggelar pemeriksaan intensif terhadap 53 warga binaan dan 54 pegawai Lapas Cibinong. Investigasi internal terus berjalan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas mewah maupun upaya penghilangan barang bukti saat sidak berlangsung.